10 Juni 2009

Tim Pilpres, KPU dan Panwaslu Sepakati Aturan Main Kampanye

Bangkinang,RGN 
Lebih tertib dan lancarnya pelaksanaan Proses Pilpres di Kabupaten Kampar, terutama memasuki tahapan Kampanye terbuka, Tim Sukses tiga Pasangaan Pilpres di Kabupaten Kampar, bersama KPU dan Panwaslu menyepakati aturan main pelaksanaan Pilpres, terutama tahapan kampanye dan zona bebas atribut selama masa kampanye berlansung, demikian disampaikan Ketua Panwaslu Kampar, Mawardi Zakaria, SAg usai mengikuti Rapat koordinasi, Tim Kampanye Pilpres, Muspida, KPU dan Panwaslu kemaren di kantor KPU Kampar Jalan A Rahman Saleh Bangkinang, Rabu kemarin.

Dikatakan Mawardi, dalam Proses Kampanye Pilpres ini aturan mainnya tidak jauh berbeda dengan proses plaksanaan Pileg beberapa waktu lalu. Dan terkait penertiban atribut dizona bebas atribut (Jalan Protokol Bangkinang), masih mengacu kepada aturan main  pada Pileg kemaren.

“Hanya saja dalam kesepakatan bersama khusus untuk persimpangan jalan yang melintasi jalan protokol, atribut Capres dan Cawapres boleh dipasang 15 meter dari persimpangan jalan protokol tersebut,”ujarnya.

Dalam hal itu sebutnya lagi, ada pengecualian, jika kantor Partai atu posko tim Pilpres berada dijalan protokol tersebut itu tidak masalah, asalkan diberitahu secara resmi kepada pihak KPU dan Panwaslu Kampar.

Khusus pelaksanaan Kampanye dalam bentuk lain dibolehkan asalkan  sesuai dengan peraturan KPU 28 tahun 2009 tentang tehnis pilpres, yang menegaskan bahwa kampanye bentuk lain tersebut dibolehkan asalkan tidak dalam bentuk penggalangan masa dilapangan terbuka, menggunakan atau memperagakan atribut serta tidak dibenarkan melakukan orasi-orasi.

Terkait pemasangan atribut dirumah ibadah, fasilitas pemerintah dan sarana pendidikan, Panwaslu ingatkan jangan sampai hal ini terjadi kembali sesuai dengan pengalaman pada saat Pileg kemaren.
“Jika melakukan kegiatan dalam bentuk lain, silakan bagikan atribut dari rumah kerumah, sebelum acara berlansung”, sebut Mawardi membocorkan soal yang dibolehkan dan mana yang dilarang aturan.

Selain itu bagi tim kampanye yang akan melakukan kampanye, maka diharuskan melaporkannya paling lambat 3 hari sebelum hari H kepada pihak kepolisian yang ditandai dengan surat STTP (surat tanda terima Pemberitahuan), sebutnya.

Sementara itu Anggota  Panwaslu Kampar Nofrizal, SAg, Mis kepada wartawan, selesa lalu  mengatakan bahwa hasil rakor yang dilaksanakan pihaknya senen kemaren tersebut, menyimpulkan sejumlah kesepakatan dinataranya, menyangkut jadwal Kampanye berlaku secara nasional karena regulatornya KPU pusat dan daerah hanya inplementasi jadwalnya.

Dimana jadwal dan masa  Kampanye Pilpres sejak tanggal 2 juni sampai dengan 4 juli 2009. sedangkan kampanye dalam bentuk rapat umum dan penggalangan massa dimulai sejak tanggal 12 juni 2009 dengan interprestasi dimulai sejak 11 juni 2009 sampai dengan 4 juni 2009, karena berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan pusat tidak semua mendapat jadwal kampanye di wilayah.

Kemudian lokasi kampanye tetap mengacu kepada lokasi pada pada pelaksanaan Pileg kamaren dengan  disertai adanya STTP pihak kepolisian dan tehnis lapangannya mengacu pada peraturan KPU 28 tahun 2009 tentang pedoman tehnis Pilpres 2009, sebutnya. (mexs)